Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2025 untuk desa-desa yang berada di Jawa Barat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.343-DPM-DESA/2025  tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025.

Perlu diketahui bahwa Bantuan Keuangan Provinsi adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Desa yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, meliputi :

1. Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan Keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan berdasarkan kewenangan berskala Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Bantuan Keuangan Umum adalah Bantuan Keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Bantuan Keuangan Kompetitif adalah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang telah memenuhi verifikasi kelayakan dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif (IP2K), berdasarkan kelayakan dan penilaian usulan yang terkait langsung dengan upaya akselerasi pencapaian indikator kinerja daerah dan prioritas pembangunan daerah dengan pola-pola inovatif dan kolaboratif, dengan penentuan usulan bantuan keuangan berdasarkan tema yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sebesar Rp.130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp. 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
   • Kepala Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
   • Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
   • Aparatur Desa (Perangkat Desa dan Tenaga Teknis) sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Biaya Operasional dan Honorarium Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
3. Infrastruktur Desa sebesar Rp. 98.000.000,-. Adapun alokasi kegiatan  sudah termasuk biaya perencanaan , pelaksanaan, pengawasan, biaya umum, pajak dan BPJS ketenagkerjaan yang harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan alhamdulilah untuk Desa Cimanggu bantuan provinsi tahun 2025 sudah  direalisasikan atau di gunakan untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan Jalan Desa dengan panjang sesuai hasil pengukuran dalam perencanaan oleh tim dari Dinas PU Kabupaten Sukabumi yaitu dengan volume 1.032,5 m2.

Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur Jawa Bara yaitu Bapak DEDI MULYADI yang telah memberikan bantuan khusus kepada setiap desa se-Jawa Barat tahun 2025, dan kami juga ucapkan terimakasih kepada semua yg terlibat dalam proses pembangunan jalan desa mulai dari unsur masyarakat terutama di wilayah kedusunan 1, 2, dan 3 dan juga lembaga desa yang telah membantu baik dalam proses perencanaan dan juga pelaksanaan.